Ketika membaca dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), satu yang saya cari adalah poin janji Presiden. Tak kurang dari 392 janji selama kampanye masuk dalam rencana itu. Untuk seluruh Indonesia.

Termasuklah di antaranya janji tentang Jembatan Batam Bintan dan penyelesaian Kampung Tua di Batam. Yang dilempar Presiden Joko Widodo saat kampanye di Batam. Tak tanggung-tanggung, Integrasi Pembangunan Batam Bintan masuk dalam Major Project. Lembaga terkait pun bergerak cepat. Malah hingga pertengahan September 2020 ini masih ada tim yang turun. Fokusnya pada pengumpulan data premier dan survey lalu lintas pada kegiatan Penyusunan Dokumen Final Bussines Case (FBC) Proyek KPBU Jembatan Batam Bintan.

Terlepas kapan diletakkan batu pertama pembangunanya, yang jelas progresnya masih tampak. Bagaimana menjaga terealisasi, biarlah urusan pemerintah di daerah. Juga wakil wakil dari dapil Kepri, yang ada di DPD maupun di DPR RI. Baik untuk pencitraan maupun penuh keseriusan.

Intinya janji Presiden saat kampanye terdokumentasikan dalam rencana pembangunannya. Janji itu diselaraskan dalam rencana pembangunan. Ada dan terbaca. Soal realisasi, terkait kebijakan mengeksekusi.

Kadang, selalu ada calon pemimpin ahli dalam janji dan perencanaan. Lemah saat mengeksekusi. Alasan paling pas; terkait ketersediaan duit.

Untuk eksekusi itulah perlu kebijakan pimpinan lembaga pemerintah. Seperti kata anggota Akademi Ilmuan Muda Indonesia Yanuar Nugroho,
kebijakan adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Maka harus memilih, memprioritaskan: mana yang mendesak, mana yang paling berdampak.

Dalam banyak perjalanan kunjungan ke daerah mendampingi pimpinan, selalu ada pembicaraan skala prioritas. Di antara banyak permintaan, yang harus menjadi prioritas untuk dieksekusi terlebih dahulu tentu yang berdampak bagi masyarakat. Terutama di pulau-pulau yang sempat dikunjungi. Berdampak bagi pergerakan ekonomi dari berbagai aktivitas yang mereka produksi. Seperti pertanian maupun perikanan.

Soal upaya pemenuhan permintaan masyarakat, saya selalu terkenang dengan apa yang dilakukan almarhum H Muhammad Sani. Gubernur Kepri ini selalu memenuhi apa yang diinginkan masyarakat. Bahasanya selalu asik.

“Kalau tak penuh ke atas, penuh ke bawah.”

Banyak atau sedikit, bantuan itu tetap dikucurkan. Diprogramkan.

Semua itu seakan sejalan dengan prinsip yang selalu dipegangnya. Selalu memberi manfaat untuk orang lain. Kalau pun tidak bisa membantu, jangan menyusahkan orang lain.

Saat musim pilkada ini, selalunya ada banyak janji yang ditebar. Baiknya janji-janji itu yang terjangkau saja. Jangan terlalu muluk-muluk. Apalagi yang kewenangannya nanti berada di orang lain. Seperti di Kementerian. Berat lobinya. Apalagi saat pandemi ini.

Berjanjilah yang bisa dipenuhi. Bisa dieksekusi secepatnya setelah dilantik. Semoga saja janji-janji saat kampanye nanti terdokumentasikan seperti di tingkat nasional. Ada dalam RPJMD nantinya. Biar gak dibilang lupa.

Kadang, demi suara, banyak kata yang entah apa-apa. Yang penting dapat. Padahal seperti kata Yanuar Nugroho, kontes politik, atau perebutan kekuasaan itu hanya tentang berkompetisi meyakinkan gagasan untuk mengubah kehidupan bersama menjadi lebih baik.

Sebenarnya, setiap manusia itu perlu ingat pesan Ibnu Taimiyah: jangan andalkan orang lain terlalu banyak dalam hidup , karena bahkan bayanganmu sendiri meninggalkanmu saat gelap.

Write A Comment