Barangkali Anda menganggap judul ini lebay. Berlebihan. Tapi itulah kenyataan jika pemimpin di Provinsi Kepri ingin bersilaturahim dengan rakyatnya, di berbagai pulau yang ada di Kepri. Ada 2408 pulau di Kepri, yang 385 di antaranya sudah berpenghuni. Ada 66 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa yang terpisah dari satu pulau dengan pulau lainnya.

Tak mudah menempuhnya, apalagi untuk cuaca yang selalu “menipu” para tukang prediksi. Cuaca dibilang bersahabat, rupanya sedang agak “jahat”. Apalagi di lautan lepas.

Itulah Kepri. Baik Gubernur H Muhammad Sani, maupun Wakil Gubernur HM Soerya Respationo, sudah berkali-kali menjejaki sejumlah pulau. Bersilaturahmi, menjemput aspirasi, memberi apa yang menjadi keinginan sebenar masyarakat. Istilah Gubernur, kalau tidak penuh ke atas, penuh ke bawah. Kalau rakyat ingin teh, jangan diberi kopi. Apa yang menjadi prioritas, apalagi berpengaruh signifikan bagi perkembangan ekonomi setempat, harus segera direalisasikan.

Bahkan, 66 ibu kota kecamatan, semuanya sudah pernah disinggahi Gubernur Kepri. Kenapa Gubernur atau Wagub harus ke tempat-tempat yang untuk menempuhnya cukup sulit? Tidak cukupkah mereka hanya datang ke ibu kota kabupaten, panggil semua masyarakat dari pulau-pulau itu, dengarkan aspirasi, catat, bawa pulang untuk ditimbang dan ditimang. Apalagi 76 persen kewenangan ada di kabupaten kota.

Terlebih jika melihat perjalanan Gubernur Kepri selama tiga hari dua malam menyinggahi Pulau Letung Kabupaten Anambas serta Pulau Midai, Subi dan Serasan di Kabupaten Natuna pada pekan lalu. Harus dilebihkan sedikit nyali, apalagi saat itu gelombang mulai bermain-main pada ketinggian tiga meter. Selama perjalanan itu, 27 jam 40 menit Gubernur berada di Laut Natuna, dibuai Laut Cina Selatan dan Selat Karimata.

Tiga hari, dua malam, hanya bisa bersilaturahmi di empat pulau. Beda dengan di Jakarta, yang dengan waktu segitu, bisa menyinggahi banyak tempat dan hanya terhalang sesuatu bernama macet.

Di lautan yang mengitari Kepri, kemacetan memang tak ditemui. Tapi, kemacetan tiba-tiba bisa menghentikan kunjungan. Seperti dialami kapal Seven Star Island yang membawa Gubernur dan rombongan. Kapal ini tersangkut karang, karena alur yang sempit dan saat itu sedang surut. Akibatnya, sekitar 30 menit, kapal harus bertahan, sambil menunggu “keajaiban” selain air pasang. Ada warga yang datang membantu, mereka menyelam dan memandu kapal hingga bisa keluar.

Akibat lainnya, propeler kapal terlipat. Sehingga, kecepatan yang mestinya bisa 28 knot, setelah itu hanya melaju 15 knot. Jarak tempuh pun menjadi lebih lama. Menjadi dua kali lipat. Apakah mereka yang berada di kapal risau? Sepertinya mereka memegang “pepatah” kalau takut dengan lautan, jangan tinggal di Provinsi Kepri.

Luas laut Kepri mencapai 96 persen dari keseluruhan luas wilayah ini. Inilah jalan tol yang harus dilalui. Tak heran kalau pasangan Sani-Soerya ingin rumah-rumah di pinggir jalan tol itu tidak tampak reot. Untuk masyarakat miskin, mereka membantunya lewat program pengentasan kemiskinan, salah satunya dengan rehabilitasi rumah tak layak huni (RTLH).

Apakah dengan bantuan RTLH ini masyarakat tidak lagi miskin? Tidak. Paling tidak, mereka bisa lebih nyaman tinggal di rumah itu. Bisa fokus mencari nafkah, bisa memotivasi anak-anak untuk sekolah, tak lagi merisaukan rumah akan roboh. Apalagi untuk pendidikan, Pemprov Kepri sangat perduli dengan masyarakat miskin.

Dalam kampanyenya, Gubernur selalu mengumandangkan: tak ada lagi anak yang tak sekolah. Maka, ketika Gubernur sampai di pulau-pulau, dia selalu berpesan agar sisir anak-anak yang masih usia sekolah tapi tidak sekolah. Sekolahkan mereka kalau mau sampai tingkat manapun. Bahkan hingga jenjang doktoral. Di luar negeri sekali pun. Juga ketika mereka tidak mau pulang karena sukses dan mendapat tempat di negeri tersebut. Paling tidak, ada anak Kepri yang hebat di negeri orang.

Bagaimana tahu dengan keinginan masyarakat kalau hanya duduk di belakang meja yang berpendingin udara. Karena itu, Sani-Soerya blusukan ke pulau-pulau, walau belum sampai ke 385 pulau yang berpenghuni itu.

Jika tidak sampai di Midai, Natuna, barangkali masyarakat di sana tidak akan mendapat pompong sehat –sesuai istilah mereka– atau kapal puskesmas, di penghujung tahun ini. Karena, begitu mendengar permintaan masyarakat, Gubernur langsung meng-iyakan. Biayanya langsung dianggarkan pada APBD Perubahan 2013.

Semua tentu tak lagi ingin mendengar, jika ada warga yang sakit, dan hendak dibawa ke tempat perawatan yang layak, namun meninggal dalam perjalanan di pompong yang alakadarnya. Maka itu, permintaan ini menjadi prioritas, karena menyangkut hajat hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

Atau bagaimana Wakil Gubernur menyusuri jalan tanah belasan kilometer yang berdebu dengan sepeda motor untuk menemui masyarakat di sebuah pulau. Apalagi jalan ini menjadi jalur utama masyarakat. Setelah melaluinya, jalan ini menjadi prioritas untuk dibuat lebih baik, bisa dengan aspal ataupun semenisasi.

Dalam road show ke tujuh kabupaten kota Februari-Maret lalu, Gubernur dan Wagub langsung dijejali permintaan masyarakat dengan masalah jalan, air, listrik, pendidikan, kesehatan dan banyak lagi. Roadshow ini sebenarnya terbilang “mudah”, hanya sampai di ibukota kabupaten. Kecuali ke Lingga yang sempat singgah di Senayang dan Pancur sebelum Daik.

Tapi, Gubernur dan Wagub tak puas sampai di situ. Di berbagai pulau, banyak harapan masyarakat yang harus dipenuhi. Terutama dalam memudahkan hidup masyarakat, seperti jalan, pelabuhan, jembatan, air minum, listrik, telekomunikasi dan banyak lagi.

Dalam catatan saya, ketika Gubernur atau Wagub mengalami “kesulitan” ketika mengunjungi suatu pulau, selalu ada anggaran untuk mengurangi kesulitan itu. Misalnya, ketika kapal sulit merapat, dan sulit untuk naik ke pelabuhan, maka disegerakan dengan membuat ponton atau pelabuhan. Anggarannya? Merayu ke pusat atau lewat APBD. Seperti yang didapat Pulau Laut, Serasan, Midai dan Subi lewat APBN tahun ini sebesar Rp73 miliar. Atau ketika masyarakat harus menunggu lama untuk berlayar, berkali-kali setiap jumpa menteri, Gubernur minta kapal. Begitu juga dengan ponton di sejumlah pulau.

Sebenarnya ingin memberi masukkan “baik” ke Gubernur dan Wagub. Sudahilah urusan ponton-ponton itu. Sudahilah berkunjung ke pulau-pulau di laut-laut yang ganas itu. Berhentilah menyisir anak-anak yang tak bisa sekolah di pulau-pulau itu. Lupakan membangun puskesmas rawat inap di pulau-pulau sana. Serahkan semua ke kabupaten kota. Toh mereka juga ada anggaran.

Atau mengapa harus rapat di kapal yang digoyang-goyang gelombang bermeter-meter untuk segera merealisasikan permintaan masyarakat yang baru dikunjungi. Kenapa harus kunjungan kerja atau blusukan melalui lautan bermil-mil. Cari yang mudah saja, kunjungi yang bisa dengan mobil atau yang jarak tempuhnya cuma satu jam. Bisa juga carter helikopter untuk sampai ke pulau-pulau terluar daripada menempuh gelombang yang kadang bisa mencapai enam meter.

Toh, tak akan dibicarakan “orang-orang kota”. Berbuatlah yang nampak di “mata kota”. Apalagi yang hanya mengamati, tapi tak pernah mengalami untuk kemudian memberi solusi. Mereka tak terasa dengan bantuan pendidikan untuk rakyat yang tak bisa sekolah. Barangkali mereka tak mau tau dengan rumah orang miskin yang direhabilitasi.

Tapi niat itu tak berani saya sampaikan. Terlalu sulit menyampaikan masalah ini untuk Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencintai rakyat hingga ke pelosok pulau mana pun di Kepri. Semakin sulit lagi ketika Gubernur selalu mengatakan investasi yang paling baik itu pendidikan. Maka, anak-anak Kepri harus mengenyam pendidikan. Tak ada lagi yang tak sekolah.

Apalagi Gubernur selalu mengatakan bisnis yang tak ada ruginya adalah berbuat baik. Makanya, dia tak perduli orang berkata apa. Yang penting bisa bebuat baik untuk Kepri. Walaupun medan yang dilalui lebih sulit dari daerah seperti DKI.
BERBAGI

Write A Comment